Kubu Prabowo Satu Persatu Terkena Kasus - Jaringan Nasional

Wednesday, February 6, 2019

Kubu Prabowo Satu Persatu Terkena Kasus

Beberapa minggu terakhir ini merupakan momen-momen penuh kesialan bagi tim sukses Prabowo dikarenakan beberapa tokoh utama mereka berakhir di penjara.

Dimulai dari kasus Ratna Sarumpaet pada tahun 2018 lalu, hingga kemudian Ahmad Dhani yang divonis penjara, dan kemudian disusul oleh Buni Yani yang semakin naik namanya sejak kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama tahun 2016 silam, serta saat ini pemeriksaan sedang dilakukan kepada Dahnil Anzar terkait dugaan penyelewengan Dana Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017.

Rentetan kejadian-kejadian ini tentunya membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah ini disengaja menjelang Pilpres? Apakah ini rezim pemerintahan? Atau apakah karena mereka memang ‘kena batunya’ sendiri? Untuk itu sebaiknya kita lihat perlahan-lahan jejak masing-masing kasus.

A. Kasus Ratna Sarumpaet
Kasus ini termasuk yang paling unik, karena memang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan elit politik, yang bermula dari beredarnya foto Ratna dengan muka lebam di aplikasi Whatsapp, dan kemudian mendapat respons dari para tokoh pendukung Prabowo yang ramai-ramai mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut, bahkan oleh Prabowo sendiri, yang mengindikasikan telah terjadi permainan kasar oleh kubu Jokowi terhadap salah satu Juru kampanye mereka tersebut.

Untungnya pihak Kepolisian bersikap netral dan mencoba menganalisa kasus ini lebih dalam, dan di dalamnya menemukan banyak kejanggalan dari laporan yang masuk ke mereka, hingga akhirnya didapati bahwa lebamnya wajah Ratna tersebut dikarenakan yang dimaksud baru saja menjalani operasi sedot lemak di pipi yang memang memberikan dampak lebamnya muka apabila baru saja selesai menjalankan prosedur.

Setelah Polisi menyangkal laporan dugaan penganiayaan dan pemukulan tersebut, Ratna Sarumpaet akhirnya membuka konferensi pers dan memberikan pengakuan bahwa dirinya khilaf dan “”entah dirasuki setan apa”” sehingga akhirnya menyebarkan kebohongan tersebut.

Yang selanjutnya terjadi lebih mengenaskan, karena setelah pengakuan tersebut tim Prabowo yang terlanjur malu akhirnya mendepak Ratna keluar dari tim dan Prabowo pun meminta maaf kepada publik atas kebohongan yang Ratna sebar di masyarakat.

Ratna pun harus mendekam di penjara selama maksimal 10 tahun, dan hingga saat ini tidak sekalipun dari tim Prabowo yang dulu dibela oleh Ratna mati-matian, datang menjenguknya.

B. Kasus Ahmad Dhani
Untuk kasus yang tergolong baru vonisnya ini dimulai dari cuitan Ahmad Dhani di media Twitter yang berisikan hasutan serta ujaran kebencian terhadap pendukung Basuki Tjahaja Purnama (BTP) pada 2017 lalu, yang akhirnya pada 9 Maret 2017 Jack Laplan melaporkan Dhani ke Kepolisian.

Salah satu contoh tweet kebenciannya berbunyi seperti ini, “”Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya – ADP””

ADP merupakan singkatan nama Dhani yaitu Ahmad Dhani Prasetyo.

Setelah rentetan persidangan dijalani oleh Dhani sepanjang tahun 2018, dia pun harus pasrah menerima vonis hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan yang diputuskan pada tanggal 28 Januari 2019 lalu.

C. Kasus Buni Yani
Kasus Buni Yani sudah berjalan jauh lebih lama dibandingkan kasus Ratna ataupun Dhani, yaitu pada tahun 2016 dimana dirinya merupakan tersangka dari kasus pelanggaran UU ITE dalam bentuk memanipulasi video rekaman wawancara Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sedemikian rupa hingga keluar dari konteks yang sebenarnya.

Setelah BTP divonis penjara, tim pembela Buni Yani pun sempat mengusulkan pembatalan gugatan terhadap klien mereka, karena BTP memang terbukti bersalah, namun karena dianggap kasus yang berbeda usulan tersebut pun ditolak oleh Majelis Hakim.

Pada tanggal 20 November 2017 Buni Yani dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan oleh Hakim, namun tidak disertai dengan perintah penahanan seperti yang diatur dalam pasal 193 KUHAP.

Sepanjang 2018 Buni Yani pun mengajukan banding berkali-kali hingga pada akhirnya tanggal 1 Februari 2019 Buni Yani pun dimasukkan ke penjara.

Buni pun sempat berlaku dramatis dan malah menantang pihak kepolisian dan hakim dengan melakukan Mubahalah, yang isinya seperti ini,

“”Demi Allah saya tidak pernah mengedit dan memotong video. Kalau saya bohong, biarlah Allah sekarang juga memberikan laknat dan azab kepada saya dan seterusnya kepada anak-cucu saya dan saya dimasukkan selama-lamanya ke dalam neraka. Selama-lamanya ke dalam neraka agar saya dikutuk selama-lamanya dan anak-cucu saya merasakan yang sepedih-pedihnya azab dari Allah,”” kata Buni Yani.

“”Tetapi kalau saya benar, biarlah buzzer, polisi, jaksa, hakim, maka semuanya mendapatkan laknat dan azab dari Allah SWT sepedih-pedihnya, lalu mereka mendapatkan azab yang tidak ada duanya,”” sambungnya.

“”Siapa pun yang mencoba-coba melakukan kezaliman dan kebiadaban kepada sesama warga negara, rezim ini tidak akan lama, pasti akan berganti. Bisa jadi kemudian rezim ini Saudara-saudara akan menjadi korban. Camkan itu para penegak hukum,”” tegas Buni.

D. Kasus Dana Kemah Dahnil Anzar
Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya memeriksa Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak terkait kasus dugaan penyimpangan dana kegiatan kemah dan apel pemuda Islam tahun 2017. Dahnil diperiksa karena tanda tangannya tertera di laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan.

“”Yang tanda tangan ketua panitia (Ahmad Fanani), mengetahui Dahnil Anzar,”” kata Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Bhakti juga menyebut Dahnil mengembalikan uang Rp 2 miliar ke Kemenpora berkaitan dengan kegiatan kemah dan apel pemuda Islam. Uang yang dikembalikan itu disebut berasal dari kas PP Pemuda Muhammadiyah. Tapi polisi belum menjelaskan alasan pengembalian uang tersebut.

“”Dahnil mengembalikan Rp 2 miliar ke Kemenpora,”” ujarnya.

Bhakti mengatakan total anggaran Kemenpora untuk kegiatan kemah tersebut berjumlah Rp 5 miliar. Uang itu terdiri dari dana untuk GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah.

“”Rp 5 miliar, untuk kegiatan itu nilai anggaran Rp 5 miliar. Dibagi jadi 2 proposal. Satu proposal itu ada yang Rp 2 miliar ada yang Rp 3 miliar. GP Ansor kemarin sudah terklarifikasi, kita cek di Kemenpora segala macam. Tapi kami klarifikasi di lapangan ternyata kita temukan ada perbuatan malhukum, makanya kita lagi sidik. Dan itu kan udah gelar sama BPK juga,”” ujarnya.

Terkait kasus ini, polisi sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pihak Kemenpora untuk mengumpulkan barang bukti kasus tersebut berupa daftar isian pelaksanaan anggaran dan proposal pengajuan kegiatan kemah dan apel pemuda Islam Indonesia. Polisi juga telah meminta klarifikasi sejumlah pihak Kemenpora.

Pada Senin (19/11) lalu, polisi juga memanggil tiga pihak dalam kasus tersebut, yaitu Ahmad Fanani selaku ketua kegiatan dari Pemuda Muhammadiyah, Abdul Latif dari Kemenpora, dan Safarudin selaku ketua kegiatan dari GP Ansor.

Kasus dana kemah sudah ditingkatkan ke penyidikan karena dugaan mark-up data keuangan di laporan pertanggungjawaban (LPJ). Polisi menyebut dugaan penyimpangan ini baru ditemukan di LPJ Pemuda Muhammadiyah, sedangkan pada LPJ GP Ansor tak ditemukan penyimpangan.

Status Dahnil hingga saat ini pun hanyalah sebagai saksi dan memang belum ada bukti yang cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan dirinya.

Tanda tangan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2014-2018 Dahnil Anzar Simanjuntak di LPJ kemah pemuda disebutkan merupakan hasil scan. Dahnil sendiri mengaku terkejut dan tahu menahu soal teknis kegiatan tersebut.

“”Panitia menyampaikan ke saya langsung. Mereka minta maaf, karena scan tandatangan saya tanpa sepengetahuan saya meskipun saya juga tidak pernah tahu teknis kegiatan yang panitia lakukan terkait kegiatan tersebut,”” kata Dahnil saat dihubungi detikcom, Kamis (29/11/2018).

Dahnil menyatakan, sejak awal kegiatan tersebut telah ditugaskan ke tim panitia. Di mana mereka yang terlibat berusia antara 15-30 tahun.

“”Sejak awal kegiatan tersebut sudah didelegasikan penuh kepada tim panitia karena yang bisa terlibat dalam kegiatan tersebut adalah mereka yang berusia 15 sd 30 tahun sesuai UU Kepemudaan sehingga saya tidak pernah terlibat dalam pengelolaan kegiatan tersebut,”” tutur Dahnil.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Pemuda Muhammadiyah, Trisno Rahardjo, yang juga Majelis Hakum dan HAM PP Muhammadiyah saat melangsungkan konferensi pers bersama panitia apel dan kemah dari PP Pemuda Muhammadiyah

“”Jadi panitia menggunakan scan tanda tangan saudara Dahnil tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, dan perlu kami sampaikan bahwa sama sekali beliau (Dahnil Anzar Simanjuntak) tidak terkait persoalan ini,”” jelas Trisno, Kamis (29/11).

E. Kasus-kasus Caleg PKS dan PAN
Pada musim kampanye ini juga banyak ditemukan beberapa caleg dari PKS dan PAN (partai pendukung Prabowo) yang terbukti melakukan pelanggaran, terutama dalam bentuk Money Politic, misalnya caleg PKS asal Boyolali, kemudian yang terbaru adalah kasus buronnya Mandala Shoji, Caleg PAN yang dijatuhi hukuman penjara akibat kegiatan tersebut. Untuk kasus PAN sendiri pada 2018 lalu juga beberapa kader mereka ditangkap akibat penggunaan narkoba.

Bisa kita lihat dari beberapa kronologi kasus selalu ada penyebab, pelapor, pelaku, bukti, dan proses pengadilan yang sudah sesuai dengan hukum di Indonesia, yang justru menandakan bahwa keseluruhan elemen hukum di negara kita sedang berjalan dengan cukup baik.

Dengan adanya prosedur-prosedur tersebut, memang sangat mudah untuk menunjuk satu dua pihak sebagai konspirator di balik diprosesnya oknum dan tokoh-tokoh tersebut, tetapi lebih besar lagi kemungkinan kalau ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, konspirasi, ataupun rezim, melainkan hanya sejumlah oknum-oknum yang tidak bertanggun jawab dan ingin menyebar benih-benih perpecahan di Negara Indonesia yang kita cintai ini.

No comments:

Post a Comment