Pemberian Gelar Bapak Pembangunan Desa Kepada Jokowi - Jaringan Nasional

Wednesday, March 20, 2019

Pemberian Gelar Bapak Pembangunan Desa Kepada Jokowi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan rencana pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa ke Presiden Jokowi hal yang biasa dan sah. Tjahjo mengatakan pemberian gelar itu sebagai aspirasi.

Gelar akan diberikan Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD). Gelar tersebut akan diberikan di acara Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Se-Indonesia pada 30 Maret – 3 April 2019 mendatang.

“Sah sah saja. Itu kan namanya aspirasi. Aspirasi dari pada kepala desa. Sah-sah saja. Kita hanya mendukung, hanya memfasilitasi,” ujar Tjahjo usai mendampingi Presiden Jokowi menjajal kereta MRT, di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Ketika ditanya apakah acara tersebut memiliki unsur politis menjelang Pemilihan Presiden 17 April 2019, Politisi PDI Perjuangan itu membantahnya. Ia juga menegaskan pemberian gelar tersebut bukanlah bentuk kampanye.

“Nggak ada, nggak ada. Nggak ada kampanye,” ucap Tjahjo.

Tak hanya itu, Tjahjo menambahkan acara bukanlah acara yang dinisiasi oleh Kementerian yang dipimpinnya.

“Mereka sendiri, Bukan (Dari Kemendagri),” tandasnya.

Bakornas P3KD bakal menggelar Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Se-Indonesia pada 30 Maret-3 April. Acara utama dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 2 April. Dalam acara tersebut, perangkat desa bakal memberikan gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ kepada Jokowi.

Ketua panitia acara Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia, Muhammad Asri Anas, menargetkan peserta kegiatan itu mencapai ratusan ribu perangkat desa seluruh Indonesia. Asri mengatakan penghargaan untuk Jokowi sebenarnya merupakan rekomendasi seluruh asosiasi pemerintahan desa pada 2018.

“Jadi nanti [pemberian penghargaan kepada Jokowi] bersifat seremoni saja karena 2018 lalu sudah direkomendasikan oleh seluruh asosiasi perangkat desa. Selama ini asosiasi pemerintah desa kan buat acara sendiri sendiri. Sekarang gabung semuanya,” tutur Asri yang merupakan anggota DPD RI kepada CNNIndonesia.com.

Asri menegaskan acara Silaturahmi Nasional tidak bernuansa politik. Dia pun mengklarifikasi bahwa acara tersebut tidak diinisiasi kementerian atau lembaga negara tertentu, melainkan oleh Bakornas P3KD yang memiliki badan hukum.

No comments:

Post a Comment