Ini Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Profesionalitas PNS - Jaringan Nasional

Tuesday, June 11, 2019

Ini Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Profesionalitas PNS

Kualifikasi digunakan untuk mengukur data, informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi hingga rendah. Diperhitungkan 25 persen dari keseluruhan pengukuran.

Pada indikator kualifikasi digunakan untuk mengukur data, informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS  dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Pada indikator ini penilaian diperhitungkan sebesar 25 persen dari keseluruhan Pengukuran.

Instrumen pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaian, menurut peraturan ini adalah:

a. bobot nilai sebesar 25  bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);

b. bobot nilai sebesar 20  bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);

c. bobot nilai sebesar 15  bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);

d. bobot nilai sebesar 10 bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);

e. bobot nilai sebesar lima bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan

f. bobot nilai sebesar satu  bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah SLTA.

Sementara, pada penilaian kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan diperhitungkan sebesar 40 persen dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas: a. diklat kepemimpinan; b. diklat fungsional; c. diklat teknis; dan d. seminar, workshop, magang, kursus dan sejenisnya.

Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya, menurut Peraturan ini, adalah: a. bobot nilai sebesar 15 bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

Kemudian b.bobot nilai sebesar nol bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

Adapun instrumen pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya, menurut Peraturan ini adalah: a. Bobot nilai sebesar 15 bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan  fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan b. bobot nilai sebesar nol bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

Sedangkan instrumen pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dengan bobot penilaian sebagai berikut: a. bobot nilai sebesar 15 bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya.

Selanjutnya b. bobot nilai sebesar nol bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas,dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20  JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya.

Kemudian, c. bobot nilai sebesar 22,5 bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir; 

Lalu, d. bobot nilai sebesar 0  bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20  JP yang mendukung tugas jabatannya dalam satu tahun terakhir.

Untuk instrumen pengukuran pada seminar,workshop,kursus,magang,sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:

a. bobot nilai sebesar 10 bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar, workshop,kursus,magang, sejenisnya sesuai jabatannya dalam dua tahun terakhir;

b. bobot nilai sebesar 0 bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar, workshop, kursus, magang, dan sejenisnya sesuai jabatannya dalam dua tahun terakhir;

c. bobot nilai sebesar 17,5 bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar, workshop, kursus, magang, dan sejenisnya sesuai jabatannya dalam dua tahun terakhir; dan

d. bobot nilai sebesar nol bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar, workshop, kursus, magang, dan sejenisnya sesuai jabatannya dalam dua tahun terakhir.

“Keikutsertaan dalam seminar, workshop, kursus, magang, sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat,surat tugas dan sejenisnya,” bunyi Pasal 8 ayat (8) Peraturan ini.


Artikel yang berjudul “Ini Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Profesionalitas PNS” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment