Izin Habis, Tanito Harum Tak Bisa Garap Tambang Batu Bara di Samarinda - Jaringan Nasional

Monday, June 24, 2019

Izin Habis, Tanito Harum Tak Bisa Garap Tambang Batu Bara di Samarinda

JaringaNasional, Jakarta – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mengambil keputusan untuk perpanjangan izin operasi PT Tanito Harum. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) perusahaan tersebut telah habis sejak 14 Januari 2019.

Direktur Jendera Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, Tanito Harum sudah tidak bisa menggarap ‎tambang batu baranya di Samarinda, Kalimantan Timur. Sebab PKP2B yang dipegang sudah kadaluarsa.

“Ya otomatis kalau dia enggak ada ininya (izinnya) berhenti lah. Logikanya gitu saja kan‎,” kata Bambang, saat menghadiri Coaltrans 2019, di Nusa Dua Bali, Senin (24/6/2019).

Bambang pun belum bisa memastikan perpanjangan izin untuk Tanito Harum. Untuk diketahui, jika pemegang PKP2B ingin melakukan perpanjangan maka statusnya harus berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Saya nggak tau, terserah Tanito, saya bukan yang punya enggak tau,” tuturnya.

Ketidakjelasan nasib yang sama juga dialami pada lahan penciutan, dia belum bisa memastikan lahan tersebut akan dijadikan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus‎ (WIUPK).

“Lho ya kan kemungkinannya masih panjang, bisa jadi WPN, jadi WIUPK, kan macem-macem kan. Atau yang lain. Saya nggak tau, belum tau,” ujar Bambang.

‎Sebenarnya Tanito Harum telah mendapat perpanjangan izin, namun dicabut kembali atas rekomendasi Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK). ‎Seperti diketahui, berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, terdapat dua pilihan kelanjutan operasi dari PKP2B.

Pertama, setelah kontrak berakhir, lahan bekas tambang bisa diusulkan ke DPR untuk dijadikan WPN kemudian ditawarkan kembali ke perusahaan. Hal ini sesuai Pasal 27 dan 74 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Batubara.

Kedua, setelah berakhirnya kontrak, lahan tersebut otomatis menjadi WIUPK untuk langsung ditawarkan ke perusahaan. Ketentuan soal WIUPK ini diatur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 169 dan 171 Undang-Undang Minerba, serta Pasal 112B angka 9 PP 77 Tahun 2014.

Namun hingga kini, pemerintah belum memutuskan opsi mana yang diambil. Pasalnya, pemerintah masih memproses revisi keenam PP 23 Tahun 2010.


Artikel yang berjudul “Izin Habis, Tanito Harum Tak Bisa Garap Tambang Batu Bara di Samarinda” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment